BERITA

Showing posts with label BERITA. Show all posts
Showing posts with label BERITA. Show all posts
Sunday, January 22, 2017

Panglima Perintahkan Prajurit TNI Tidur di Rumah Warga, Kenapa?


Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo meminta prajuritnya yang menjalankan program TNI Manunggal Masuk Desa (TMDD) untuk tinggal dan tidur di rumah warga. Selain itu, mereka juga diminta menyajikan masakan untuk dimakan bersama-sama warga. Harapannya, agar rasa kekeluargaan antara TNI dengan warga makin terjalin.
“Selama TMMD para prajurit saya perintahkan tidur di rumah penduduk, kemudian uang lauk pauknya dimasak dan dimakan bersama penduduk di mana prajurit tersebut tinggal. Dari situ diharapkan terjalin kekeluargaan dan persaudaraan dengan masyarakat,” kata Gatot dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (21/1).
Gatot berharap, kehadiran program TMMD bukan sekadar menghadirkan bangunan fisik. Tetapi, menurut dia, yang lebih penting dari itu adalah terbangunnya semangat gotong royong, meningkatnya kepedulian sosial dan semangat kebersamaan membangun desa sebagai basis ketahanan wilayah menuju ketahanan nasional.
“Semangat kejiwaan TMMD adalah semangat gotong royong sebagai ciri dan budaya bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain,” ujarnya.
Selain itu, pelaksanaan Program TMMD diharapkannya bisa memberi nilai tambah dalam prestasi kerja. Program tersebut juga diharapkan menjadi pemantik terbangunnya kondisi sosial, wawasan kebangsaan, ketahanan masyarakat, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
“Kita perlu terus bangun komunikasi sosial dengan masyarakat desa, agar pembangunan di desa dapat terlaksana dengan cepat sesuai harapan rakyat,” ujarnya.

Syafe'i : Luar Biasa, Siapapun yang Lawan Ahok Jadi Salah



Anggota Komisi III DPR RI, Raden Muhammad Syafei’i mengatakan publik menilai Ahok mendapatkan perlakukan sebagai warga negara luar biasa oleh pemerintah dan aparat hukum. Sehingga, menurut dia siapapun yang melawan gubernur petahana Jakarta ini salah.

“Banyak hal yang terjadi belakangan ini terjadi karena seorang Ahok. Energi bangsa ini terkuras hanya  karena Ahok seperti mendapatkan perlakuan menjadi warga negara luar biasa oleh pemerintah dan aparat hukum. Berbagai cara dan alasan digunakan untuk melindungi Ahok sehingga menimbulkan gelombang aksi melawan oleh masyarakat,” ujar Raden Muhammad Syafei’i di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/1/2017).
Menurut pria yang juga sering dipanggil dengan sebutan Romo ini mencontohkan betapa Ahok luar biasa dan kebal hukum sehingga kekuasaan seperti selalu harus mencari alasan untuk  melindunginya. Dia menyebut beberapa kasus yang melibatkan Ahok yakni pembelian lahan RS Sumber Waras oleh pemprov DKI Jakarta hingga kasus penistaan agama tampak telanjang aparat hukum tak leluasa menanganinya.

“Dulu  ketika KPK menyelidiki Ahok dalam kasus sumber waras, KPK minta agar BPK melakukan audit investigasi, setelah auditnya keluar dan ditemukan pelanggaran, BPK kemudian yang disalahkan auditnya. Padahal selama ini tidak pernah demikian dan bahkan audit dari auditor independen saja bisa dijadikan rujukan,” jelasnya.

Hal ini, menurut Romo, kemudian terulang lagi dalam kasus penistaan Al Quran oleh Ahok. Ketika kasus ini hendak dilaporkan oleh sejumlah pihak, Polri pun mencari alasan bahwa untuk menerima laporan penistaan perlu fatwa MUI. Dan ketika fatwa tersebut dikeluarkan MUI pun disalahkan Polri dan fatwa dipertanyakan sebagai sumber hukum positif.

“Makanya saya bilang Ahok ini warga negara luar biasa. Segenap sumber daya mulai dari anggaran, sampai sumber daya manusia seperti Kapolri habis digunakan untuk membela Ahok. Siapapun yang melawan Ahok jadi salah. Dulu BPK disalahkan karena mengeluarkan audit soal adanya kerugian negara, sekarang MUI lagi yang salah karena mengeluarkan fatwa. Makanya yang namanya Ahok adalah makhluk luar biasa dalam tatanan hukum,” tandasnya.(teropongsenayan)

Beredar Pesan Mengerikan Jelang Pemeriksaan Habib Rizieq Besok


Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab akan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Senin (23/1/2017) besok. Habib Rizieq akan diperiksa terkait ucapannya yang menyebut ada logo palu arit di uang rupiah baru.
Meski Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah meminta Habib Rizieq untuk tidak mengerahkan massa saat diperiksa, namun sejumlah organisasi Islam dipastikan akan tetap turun ke jalan dan mengawal pemeriksaan Habib Rizieq.
Pesan berantai yang berisi seruan mengerikan pun menyebar di media sosial dan grup WhatsApp (WA). Dalam pesan itu disebutkan bahwa jika sampai pukul 17.00 WIB, Habib Rizieq belum juga keluar dari Polda Metro Jaya, maka situasi akan berubah menjadi perang jihad.
“Jika ini adalah takdir, apa pun yang terjadi, inilah jalan yang Allah SWT yang terbaik untuk kita. Jika mereka berani menangkap Imam Besar Umat Islam Indonesia Habib Rizieq Syihab, berarti mereka sudah mengobarkan perang terbuka & mempersiapkan segalanya untuk bertempur dengan kita,” demikian isi pesan mengerikan tersebut.
Titik kumpuk para pendemo yang akan mengawal pemeriksaan Habib Rizieq Shihab yakni Masjid Al-Azhar. Mereka akan kumpul pukul 07.00, kemudian shalat dhuha bersama dan long march ke Polda Metro Jaya.

Pesan mengerikan jelang pemeriksaan Habib Rizieq yang beredar via aplikasi WhatsApp
Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa arus lalu lintas yang akan dilalui peserta aksi mengawal Habib Rizieq Shihab agar tidak mengganggu arus lalu lintas.
Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto mengatakan, pihaknya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas, khususnya di depan Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan.
Seruan FPI jelang pemeriksaan Habib Rizieq Shihab
Budiyanto menambahkan, polisi akan melakukan sistem pengaturan dengan mengoptimalkan ruas penggal jalan di depan Mapolda Metro Jaya untuk tetap memberikan ruang kepada masyarakat pengguna jalan lainnya, sehingga seluruh aktivitas berjalan dengan normal.
“Diimbau kepada kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi untuk tertib dan tidak menutup jalan,” ujar Budiyanto, Sabtu (21/1/2017).
Apabila situasi lalu lintas di depan Mapolda Metro Jaya terhambat, maka akan dilakukan rekayasa dalam bentuk pengalihan arus.
Arus lalu lintas dari Cawang yang akan mengarah ke Jalan Jenderal Sudirman, di Semanggi diluruskan ke Jalan Gatot Subroto-Jalan Gerbang Pemuda-Asia Afrika-Pakubuwono-CSW-Blok M dan seterusnya.
Selanjutnya, arus lalu lintas dari Bundaran HI yang akan mengarah kedepan Mapolda, di Semanggi dibelokan ke kiri ke Jalan Gatot Subroto-Simpang Kuningan belok kanan arah Mampang-Jalan Tendean dan seterusnya atau diarahkan naik ke atas Semanggi-Jalan Gatot Subroto-Jalan Gerbang Pemuda-Asia Afrika-Pakubowono-CSW-Blok M dan seterusnya.
Berikutnya, arus lalu lintas dari Slipi yang akan mengarah Jalan Sudirman (depan Mapolda), di Semanggi diluruskan ke Simpang Kuningan belok kanan ke Mampang-Jalan Tendean-Jalan Wolter Monginsidi-Blok M dan seterusnya.
Sedangkan arus lalu lintas dari Blok M yang akan mengarah Semanggi dibelokan ke kiri ke pintu IX-Asia Afrika-Jalan Gerbang Pemuda-Fly Over Farmasi-Jalan Gatot Subroto-Semanggi belok kiri ke Jalan Sudirman-Thamrin atau di Semanggi diluruskan ke Kuningan-Jalan Rasuna Said dan seterusnya.
“Rekayasa lalu lintas dalam bentuk alih arus sifatnya situasional melihat perkembangan situasi di lapangan,” pungkas Budiyanto.
(one/pojoksatu)

berita terbaru petang ini pada pukul 18.31 !! bukan orang bodoh saja yang menyebarkan hoax ”Media juga menjadi medium penyampaian fitnah,” kata Arwani !!! ini berbahaya Hoax Ancam Pemilu 2019 harus di berantas yang setuju like



Hoax (kabar bohong) yang marak belakangan ini, khususnya di media sosial akan sangat berpengaruh dalam peristiwa politik seperti pemilihan umum pada 2019 mendatang. Pasalnya, fenomena tersebut dikhawatirkan semakin marak dan dapat mengancam menjelang penyelenggaraan kontestasi demokrasi nasional. Sebab informasi tersebut dikhawatirkan dapat memicu terjadinya chaos di masyarakat.

”Kejahatan hoax akan lebih sadis pada pemilu terutama dalam Pilpres (pemilihan presiden, Red) dan pemilihan legislatif,” ungkap Yandri Susanto, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam acara diskusi yang bertema Kawal Kebhinekaan Jelang Pilkada Serentak, Waspada Berita Hoax, di Media Center DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1).



Menurut anggota Komisi II DPR RI itu, hoax akan menyebabkan persaingan politik baik di internal partai politik (parpol) atau antar partai politik akan semakin berbahaya. Calon legislatif bisa menggunakan hoax untuk menghantam lawan politiknya. ”Ujungnya adalah demokrasi kita tidak bermutu dan anggota DPR tidak berkualitas,” tandasnya.

Dia juga mengatakan, kalangan DPR was-was dengan maraknya informasi hoax yang beredar di masyarakat. Informasi hoax tidak bisa dihindari akibat dari kemajuan teknologi. Semua generasi dari segala usia bisa mengutak-atik informasi semaunya melalui ponsel dan bisa disebar secara masif.



”Pihak yang diuntungkan dari informasi bohong itu bertepuk tangan dan ini sangat
berbahaya. Sebab, tidak mustahil bisa memicu kerusuhan sosial dan bisa terjadi di mana-mana akibat informasi hoax. Apalagi kita sampai terlena,” tutur Yandri. 

Bangsa Indonesia, sambung Yandri, harus belajar dari konflik yang terjadi di Suriah yang salah satu faktor pemicu karena informasi hoax beredar di masyarakat. Untuk itu dia mengajak masyarakat Indonesia bijak dalam merespon informasi hoax dengan cara tidak menyebarkannya. ”Informasi hoax banyak masuk ke ponsel saya tapi cukup dibaca saja,” kata Yandri mencontohkan.

Hal senada dikatakan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi. Anggota Komisi I DPR RI itu menganggap hoax merupakan konsekuensi dari sistem pemilihan terbuka. Bahkan media massa turut berperan dalam penyampaian hoax. ”Media juga menjadi medium penyampaian fitnah,” kata Arwani di lokasi yang sama.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menganggap hoax tidak perlu ditakutkan. Yang terpenting adalah tindakan pengklarifikasian hoax. ”Hoax harus dijelaskan secara ilmiah,” kata Pangi. (aen)

Berita Terbaru petangi Ini: pukul 18.00.jokowi resmi membubarkan Sembilan Lembaga Bentukan SBY di bawah ini alasannya



Berita Terbaru Hari Ini. Sembilan Lembaga Bentukan SBY Dibubarkan Jokowi. Sembilan lembaga nonstruktural akhirnya resmi dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Pembubaran ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 116 Tahun 2016, tertanggal 30 Desember 2016, dengan alasan efektivitas.

Dilansir dari laman Setkab.go.id dan laman Rimanews.com, pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga yang dibubarkan akan dilaksanakan oleh kementerian terkait. “Dengan pembubaran tersebut, untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga yang dibubarkan dilaksanakan oleh kementerian terkait,” tulis laman setkab.go.id, hari ini.



 Dewan Kelautan Indonesia dibentuk pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Kepres No. 21 Tahun 2007, tertanggal 21 September 2007. Dewan ini dibentuk sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam memberikan pertimbangan kebijakan terkait kelautan Indonesia.

Dewan ini berfungsi melakukan pantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, strategi, dan pembangunan kelautan, yang langsung diketuai oleh Presiden Jokowi.



Selain tugas dan fungsi diambilalih, Jokowi melalui Perpres 116, juga menyebutkan pengaturan pembiayaan, pegawai, perlengkapan oleh kementerian kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Sedangkan tugas dan fungsi konsultasi dalam rangka keterpaduan kebijakan dilaksanakan oleh kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian di bidang kemaritiman;

Dengan dibubarkan Dewan Kelautan Indonesia, maka Jokowi akan mempercayakan kepada kementerian terkait dalam mewujudkan program Poros Maritim Indonesia yang dikenal sejak dirinya berkampanye sebagai calon presiden. Berikut sembilan lembaga yang dibubarkan Presiden Jokowi:

1. Dewan Kelautan Indonesia
2. Badan Pengendalian Bimbingan Massal
3. Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan
4. Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Bintan, dan Pulau Karimun
5. Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi
6. Badan Benih Nasional
7. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
8. Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.
9. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Sementara, proses pengalihan 9 lembaga dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melibatkan unsur Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Kementerian Keuangan.

Source: Rimanews.com

BERITA MALAM INI !! Allahu Akbar!!!! Habib Rizieq Siap Mati Demi Bela Islam.ayo bantu share dan jangan lupa beri like buat pembela islam ini



Berita Terkini. FPI Lukai Hati Rakyat Indonesia. Front Pembela Islam atau FPI dinilai oleh mantan Sekretaris Militer Tubagus Hasanuddin telah melecehkan kehormatan negara dan melukai hati rakyat karena melakukan aksi pencoretan bendera merah putih saat aksi di depan Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 16 Januari 2017 lalu.

“Saya sebagai purnawirawan TNI, seluruh mata batin saya terluka atas perilaku FPI dalam demonya itu,” kata Hasanuddin dalam siaran persnya Hari ini Rabu (18/1/2017).



 Bendera merah putih yang dicoret tulisan arab dan dua buah pedang berwarna hitam itu terlihat diikat pada sebuah bambu dan dipegang oleh seseorang saat demonstrasi FPI. Tidak jelas wajah si pembawa bendera merah putih. Video bendera itu beredar dalam sebuah video yang berisi aksi FPI menuntut pencopotan Kapolda Jawa Barat lantaran diduga terlibat dalam kericuhan di Mapolda Jabar seusai pemeriksaan Rizieq.

Hasanuddin menambahkan, pencoretan bendera merah putih juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bukti bahwa FPI tidak menghargai jasa para pejuang.



FPI Lukai Hati Rakyat Indonesia
Bendera merah putih yang dicoret tulisan arab dan dua buah pedang berwarna hitam. Copyrigt©tempo.co
Karena itu, tidak ada alasan bagi Polri dan TNI sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan NKRI untuk segera menindak tegas organisasi massa yang dipimpin Rizieq Shihab tersebut.

“FPI telah menodai simbol kehormatan dan lambang supremasi negara yakni bendera merah putih. Apa yang dilakukan oleh FPI sudah di luar batas, dan kini tiba saatnya Polri mengambil tindakan hukum,” tegas Hasanuddin.

Demo, menurutnya, merupakan kegiatan yang legal dan sah di negara demokratis. Tapi sebaiknya jangan menodai kehormatan negara.

“Tidakkah mereka tahu bahwa demi Sang Merah Putih, perlawanan rakyat arek-arek Suroboyo memuncak, ketika patriot bangsa berhasil merobek warna biru pada bendera Belanda dalam peristiwa di Hotel Oranye,” kata Hasanuddin.

Hasanuddin, karena itu, menyarankan agar Kapolri menindak tegas Rizieq Shihab atas perbuatan yang dilakukan ormas FPI terkait pencoretan lambang negara. “Seharusnya jangan ada keraguan sedikitpun bagi pemerintah untuk menangkap dan memproses saudara Rizieq Shihab,” ujar mantan Kepala Staf Garnisun Wilayah DKI Jakarta ini.

Apalagi, lanjut Hasanuddin, sanksi bagi pencoret lambang negara juga diatur dalam UU No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.

Dalam Pasal 57 ayat a dijelaskan bahwa setiap orang dilarang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara. “Sanksinya diatur dalam Pasal 68, yakni pidana penjara paling lama lima tahun,” ujar Hasanuddin.

Source: Rimanews.com

BERITA MALAM INI !! Allahu Akbar!!!! Habib Rizieq Siap Mati Demi Bela Islam.ayo bantu share dan jangan lupa beri like buat pembela islam ini



Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab mengaku siap jika memang diminta bertanggung jawab atas kericuhan di Istana Negara, Jumat, 4 November 2016.
“Bukan hanya siap dipenjara, tapi saya siap mati,” tuturnya dalam acara konferensi pers di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu 5 November 2016.
Hal yang sama juga diungkapkan Munarman, selaku koordinator lapangan (korlap) aksi unjuk rasa 4 November 2016. Bahkan, ia menantang dan mempersilakan kepolisian jika dia ditetapkan tersangka serta ditangkap dalam aksi tersebut.
“Kalau mau menangkap, tangkap saya. Lagi-lagi saya bilang, saya tawari tangkap saya kalau memang dianggap melanggar hukum,” kata Munarman.
Kendati demikian, Munarman memastikan bahwa demo yang meminta pemerintah menangkap Ahok tidak mengerucut ke konteks melanggar hukum.
“Saya sudah buktikan tidak ada pelanggaran. Saat itu, Habib Rizieq lagi berdoa tiba-tiba ditembaki gas air mata. Kami punya bukti rekamannya,” katanya.[ham/viva]